Belajar Hukum


Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia sebenarnya sudah cukup baik, namun ada faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga undang-undang tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor yang dominan mempengaruhi adalah oknum penegak hukum itu sendiri seperti Hakim, Jaksa, Polisi dan ditambah dari Pengacara ataupun kliennya sendiri. Salah satu kenyataan yang terjadi pada seorang pekerja yang mencari keadilan di Pengadilan Negeri Medan dalam gugatan Perkara Perdata dengan Reg. Nomor : 577/Pdt.G/2011/PN.Mdn, tanggal 18 Nopember 2011. Untuk mengetahui bagaimana oknum-oknum yang diduga tidak melaksanakan ketentuan undang-undang yang berlaku dapat dilihat berikut ini :

Seorang pekerja mengajukan gugatannya dengan isi gugatan antara lain : Penggugat menggugat karena difitnah/dinista karena dituduh menggelapkan / menipu uang pengurusan pembuatan kartu NUPTK sebesar Rp.15.000,- atas 66 orang guru -guru dan pengurusan Dana BOS Bantuan Gubernur sebesar Rp.25.000,-/orang dari 24 orang guru-guru melalui surat balasan dari kantor kuasa hukum Tergugat.

Berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan gugatan Rekonpensi yang isi gugatannya antara lain adalah menuduh Penggugat menggelapkan / menipu uang pengurusan pembuatan kartu NUPTK sebesar Rp.15.000,-/orang atas 66 orang guru -guru dan pengurusan Dana BOS Bantuan Gubernur sebesar Rp.25.000,-/orang dari 24 orang guru-guru.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Tergugat telah mengakui perbuatannya melalui jawaban Tergugat yang dapat dikutip sebagai berikut : “Menerima biaya administrasi Rp.25.000/orang dari 24 orang guru-guru untuk proses pengurusan bantuan Gubernur yang ditujukan untuk guru-guru setiap tahunnya yang dikutip oleh Bapak SA dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat. (Penjelasan ini sekaligus memperjelas tentang dana bantuan Gubernur kepada guru-guru, bukan dana BOS)”;—————————–

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Tergugat menyatakan dalam jawabannya : “Menerima biaya pembuatan kartu NUPTK 66 orang Guru-guru SMP/SMA M sebesar Rp.15.000/orang yang diterima oleh Penggugat dari Bapak ECD dan Bapak LFEES akan tetapi kartu dimaksud tidak pernah diserahkan oleh Penggugat kepada guru-guru tersebut, padahal persyaratan pengurusan kartu NUTPK tersebut di Dinas Pendidikan tidak memerlukan tanda-tangan dari Tergugat I ; ————————-namun dipersidangan pembuktian, Penggugat dapat membuktikan melalui alat bukti sah dan sesuai dengan aslinya bahwa pengurusan pembuatan kartu NUPTK termasuk pengurusan kartu NUPTK Penggugat diperlukan tanda-tangan dari Tergugat I;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Tergugat mengajukan saksi-saksi dimana salah satu saksi SA menyatakan bahwa guru tersebut pernah menerima bantuan Gubernur melalui ATM, namun faktanya saksi tersebut tidak dapat membuktikan ATM yang menyatakan bahwa guru tersebut menerima bantuan Gubernur.

Berdasarkan fakta-fakta di persidanganTergugat mengajukan alat bukti berupa surat yang berisi tentang tata tertib guru dan pegawai …., namun faktanya ketika dikonfrontir dipersidangan pembuktian, saksi-saksi Tergugat tidak mengakui Tata Tertib tersebut.

Dari hal-hal tersebut , Pengadilan Negeri telah mengeluarkan putusan yang menolak untuk seluruhnya gugatan Penggugat konpensi dan gugatan Penggugat rekonpensi. Hal inilah yang membuktikan bahwa undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Biasanya seseorang yang mengajukan gugatan ke pengadilan dan tidak memiliki kekuatan apapun maka hasilnya kebenaran tersebut akan tertunda atau bahkan terpendam selamanya karena bagaimana mungkin seseorang yang dituduh melakukan perbuatan menggelapkan / menipu dan mengajukan gugatan karena di fitnah/dinista ditolak untuk seluruhnya sementara gugatan rekonpensi yang diajukan Tergugat juga ditolak untuk seluruhnya. Atau dengan kata lain siapakah yang benar antara sipenuduh atau sitertuduh dalam pokok permasalahan yang sama.

Menurut pemahaman yang ada dan dapat dibandingkan pada kasus simulator SIM serta pernyataan dari Ketua Mahkamah Konstitusi (“Liputan6.co, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri diminta, agar tidak saling menggugat ke MK terkait kisruh penangan skandal korupsi simulator surat izin mengemudi (SIM). Demikian ditegaskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di Jakarta, Selasa (7/8). “Penyelesaikan perseteruan penanganan kasus dugaan korupsi simulator SIM melalui Mahkamah Konstitusi hanya membawa preseden buruk, jika ada pihak yang dinyatakan kalah,” kata Mahfud. “Saling gugat tidak akan menyelesaikan masalah.” Sementara Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum perlu turun tangan, karena kedua lembaga itu diyakini dapat menyelesaikan masalah itu.), ternyata harus ada salah satu yang diterima atau salah satu yang ditolak dan BUKAN KEDUA-DUANYA DI TOLAK UNTUK SELURUHNYA. ???????

Tentang pandahar

Hobi membuat tulisan
Pos ini dipublikasikan di Hukum. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s