Solusi Penegakan Hukum di Indonesia


SOLUSI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

hukum-1Permasalahan penegakan hukum akhir-akhir ini menjadi perhatian masyarakat luas yang mulai menunjukkan sikap perduli serta prihatin karena penegakan hukum yang terjadi selama ini belum memberikan arah penegakan hukum yang benar sebagaimana yang diharapkan masyarakat dalam penyelenggaraan negara hukum di Indonesia. Timbulnya permasalahan penegakan hukum diakibatkan karena beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Hafid Zakaria SH, MH (2013) adalah :

  1. Substansi hukum. Hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai contoh Undang-undang di buat oleh DPR, dalam menciptakan substansi atau isi hukum tersebut DPR sebagai lembaga yang diberi wewenang harus memperhatikan apakah isi undang-undang itu betul-betul akan memberikan keadilan,kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru di buatnya hukum akan semakin membuat ketidak adilan dan ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat. Maka untuk itu substansi hukum sangat penting sekali.
  1. Struktur hukum. Struktur hukum ini dimaknai para pelaku penegak hukum, sebagaimana yang di sampaikan oleh Bagirmanan bahwa penegak hukum ada dua yaitu penegak hukum yang pro yustitia dan penegak hukum yang non pro yustitia, penegakan hukum pro yustisia adalah Hakim, Jaksa, Polisi dan advokat, sedangkan yang non pro yustisia dilingkungan bea cukai, perpajakan,lembaga pemasyarakat. Para penegak hukum ini memegang peranan yang sangat penting di tangan merekalah hukum di tegakkan, mereka harus memiliki komitmen moral yang kuat dalam penegakan hukum.
  1. Faktor sarana dan prasarana. Penegakan hukum membutuhkan sarana-prasarana seperti bagi polisi peralatan yang memadai dan tentunya bisa digunakan, apa jadinya jika dalam penegakan lalu lintas motor yang digunakan untuk patroli motor yang sudah usang, atau dalam penyusunan berkas masih menggunakan mesin ketik manual, sarana dan prasarana ini tentu berkaitan dengan anggaran, maka anggaran untuk penunjang benar-benar dimanfaatkan untuk itu.
  1. Budaya hukum masyarakat. Penegakan hukum bukanlah diruang hampa, penegakan hukum dilakukan di tengah-tengah masyarakat, maka untuk itu penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik jika masyarakat tidak mendukung, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, partisipasi itu dapat dilakukan dengan aktif untuk mematuhi hukum dan juga jika ada pelanggaran hukum dapat melaporkan kepada yang berwenang. Masyarakat juga harus aktif melakukan pengawasan terhadap penegak hukum agar tidak terjadi penyimpangan dalam penegakan hukum.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa yang paling dominan timbulnya suatu permasalahan penegakan hukum sebagaimana dinyatakan pada “sturktur hukum”. Hal ini dapat diketahui dari beberapa berita yang disampaikan media massa baik dari media telivisi, koran dan lainnya, diketahui bahwa persentase penegakan hukum tidak berjalan akibat dari penegak hukum itu sendiri. Selama perjalanannya sejak reformasi terjadi pada tahun 1998, penegakan hukum menunjukkan indikasi yang kurang memuaskan malah sebaliknya mengecewakan dengan ditandai kecemasan masyarakat terhadap praktik penegakan hukum, terutama ditujukan kepada tindak pidana korupsi dan tindak pidana dalam penyelenggaraan Negara..

Fenomena penegakan hukum di Indonesia dapat dilihat seperti yang terjadi pada kasus  nenek yang mencuri 3 biji kakau, pencurian sandal yang dilakukan oleh seorang anak, semua itu membuat masyarakat Indonesia prihatin terhadap aparat penegak hukum yang seharusnya melayani, mengayomi sekaligus memberikan perlindungan/keamanan bagi warga negara Indonesia. Kemudian bila dibandingkan yang terjadi pada seorang warga yang menghina Presiden kita Bapak Ir. Joko Widodo beberapa waktu yang lalu, juga menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih saja memandang kepentingan karena hal-hal tertentu dan bukan karena persamaan hak di mata hukum.

Hal ini dapat kita telusuri lebih mendalam, ternyata penegakan hukum akan berjalan bila hal tersebut menjadi perhatian masyarakat yang disoroti melalui media massa atau dengan kata lain apabila suatu penegakan hukum menjadi sorotan publik, maka penegak hukum akan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sehingga muncul pertanyaan, “Bagaimanakah penegakan hukum apabila hal tersebut belum dan atau tidak menjadi perhatian publik?”. Melihat pertanyaan tersebut maka jawaban sementara dari apa yang terjadi bahwa penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk mewujudkan penegakan hukum, Haryatmoko (2010) mengemukakan bahwa hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit (Sudikno Mertokusumo, 2004). Sebagai bagian dari realitas kehidupan, penegakan hukum berarti menjaga kesinambungan terjadinya ingatan sosial (Haryatmoko, 2010).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu peraturan perundang-undangan agar perilaku penegak hukum dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, terlebih lagi Bapak Ir. Jokowi pernah menyatakan bahwa kita memerlukan suatu “revolusi mental” agar negara Indonesia dapat lebih maju dari sebelumnya. Di lihat dari kata “revolusi mental” tersebut, maka bila hanya retorika saja, hukum di Indonesia tidak dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Untuk mewujudkan terjadinya “revolusi mental” khususnya bagi aparat penegak hukum diperlukan suatu aturan untuk menjaga aparatur penegak hukum yang bersih tetap menjadi bersih dan dapat membatasi pemikiran dari aparatur penegak hukum yang kurang bersih agar tidak menjadi lebih kotor .

Memang dari setiap lembaga yang ada di Indonesia seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Repbulik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia. KPK dan lainnya telah menerapkan suatu aturan yang sering disebut sebagai “Kode Etik”. Namun yang menjadi pertanyaan: apakah aturan dari kode etik dari tiap-tiap lembaga tersebut telah membuat aparat penegak hukum menjadi minimal “takut” ataukah sebaliknya?. Fenomena yang terjadi dari yang kita ketahui melalui media massa bahwa aparatur penegak hukum tidak takut. Berdasarkan hal tersebut, maka timbul pertanyaan selanjutnya adalah kenapa aparatur penegak hukum tidak takut terhadap aturan kode etik yang telah ditetapkan? Jawaban atas pertanyaan tersebut, karena sanksi yang diberikan tidak menunjukkan kualitas sanksinya dan bahkan ada kemungkinan permainan hukum terhadap aparat penegak hukum yang menjalankan tugas terhadap aturan kode etik tersebut. Hal ini terjadi karena kita tidak menerapkan pepatah lama yang mengatakan bahwa “karena setitik nila, rusak susu sebelanga”. Fenomena yang terjadi selama ini kita dihadapkan dengan kebalikannya yaitu karena susu sebelanga, setitik nila tidak apa-apa.

Arti dari pepatah tersebut yang dikaitkan dengan penegakan hukum adalah jangan karena sudah banyak mengabdi kepada masyarakat dan negara Indonesia, maka pelanggaran yang telah dilakukan aparat penegak hukum hanya diberi sanksi dengan dimutasikan dan atau diberi surat peringatan. Padahal aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya dapat dikatakan sebagai berikut : “virus” dan bila “virus” tersebut dimutasikan ketempat lain, maka “virus” tersebut akan melakukan hal yang serupa tanpa ada perubahan. Ilustrasi dari penegak hukum yang sudah terkena “virus” dapat kita lihat sebagai : bila seorang penegak hukum telah terjangkit “virus” di dalam tubuhnya seperti di usus, maka hal yang terbaik adalah dengan membasmi “virus” tersebut dan bukan dimutasikan ketempat lain seperti ginjal.

Selama ini para ahli hukum, khususnya pembuat undang-undang tidak memikirkan akibat yang ditimbulkan terhadap penegak hukum yang tidak melaksanakan penegakan hukum. Dari apa yang diketahui bahwa akibat yang ditimbulkan adalah kerugian materil, moril, waktu dan sebagainya. Coba kita berpikir, bila kita melanggar hukum (aturan) seperti mencuri satu buah salak dikebun orang lain, dan pemilik melaporkan kita kepihak berwajib sehingga diproses sesuai dengan hukum berlaku dan kita yang melanggar hukum menerima ganjaran dengan pidana penjara, selanjutnya kita coba berpikir bila seorang penegak hukum tidak menjalankan penegakan hukum sebagaimana mestinya (melanggar aturan), akan tetapi hanya dihukum dengan diberi mutasi kerja atau surat peringatan. Apakah kedua permasalahan tersebut merupakan persamaan hak dimata hukum dan apakah hukum yang diterapkan merupakan suatu keadilan? Jawabannya dapat dipastikan adalah “Tidak”. Yang berarti selama ini kita belum menerapkan keadilan hukum di Indonesia.

 Sebagai contoh : bila seseorang menggugat dengan dilengkapi dengan bukti yang kuat ke pengadilan, dan melalui proses hukum ternyata si penggugat dinyatakan ditolak gugatan melalui putusan dari hakim yang menangani perkara tersebut. Kemudian karena penggugat merasa ada kejanggalan atas putusan tersebut, si penggugat membuat laporan ke “KY” dan dari “KY” dengan bukti rekaman atas perilaku hakim yang menangani perkara penggugat dengan mengeluarkan putusan tidak dapat tindaklanjuti dengan membuat format putusan : memperhatikan dan memutuskan : tidak dapat ditindaklanjuti tanpa membuat dasar pertimbangan hukumnya terhadap putusan tidak dapat ditindaklanjuti. Dari contoh tersebut menimbulkan suatu pertanyaan : kenapa hal tersebut dapat terjadi ? Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penyebabnya adalah tidak adanya sanksi yang berkualitas sehingga penegak hukum tidak takut atau berani melakukan diluar tugas dan tanggungjawabnya sebagai penegak hukum.

Untuk mewujudkan kualitas dari penegak hukum agar penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka diperlukan suatu aturan yang dituangkan dalam undang-undang dimana yang isinya suatu gambaran pelaksanaan tugas penegak hukum serta sanksi hukum berat yang diberikan kepada penegak hukum yang tidak menjalankan penegakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh peraturan perundang-undangan bagi penegak hukum adalah :

“UNDANG-UNDANG PERILAKU PENEGAK HUKUM”

Pasal XX

  1. Penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) yang tidak menjalankan tugas sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, minimal diberikan sanksi diturunkan pangkat dan atau golongan serta setinggi-tingginya diberhentikan dengan tidak hormat.
  2. Apabila penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) terindikasi

karena belum selesai disambung untuk waktu yang belum ditentukan………

DAFTAR PUSTAKA

 Zakaria SH, MH,2013. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia, diakses dari http://jambiupdate.com/artikel-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia.html.

Haryatmoko, 2010. Dominasi Penuh Muslihat. Akar Kekerasan dan Diskriminasi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

 

Tentang pandahar

Hobi membuat tulisan
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Satu Balasan ke Solusi Penegakan Hukum di Indonesia

  1. hafid zakariya berkata:

    makasih atas kutipannya pak heheheh

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s